Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi dituangkan dalam UU No.14/2008 dan PP No.61/2010.
UU 14/2008 dan PP 61/2010 menjamin hak masyarakat atas informasi.
Mengamanatkan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi bagi badan publik. kontol
Sistem Penyediaan Layanan Informasi
Pengembangan subsite PPID dan PPID Mobile untuk meningkatkan pelayanan.
Permohonan informasi/keberatan dapat diajukan cepat dan mudah.
Dilengkapi informasi pengelolaan KIP di lingkungan Badan POM.
Keputusan Kepala Badan POM
Pembentukan PPID melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.
Menetapkan struktur dan mandat PPID di lingkungan Badan POM.
Anugerah Badan Publik "Informatif"
Meraih predikat Informatif berdasarkan Monitoring & Evaluasi KIP Tahun 2020.
Pengakuan atas implementasi keterbukaan informasi publik.
Keputusan Sekretaris Utama Badan POM
Perubahan struktur organisasi PPID sesuai Keputusan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023.
PPID Pelaksana di Biro Umum adalah Kepala Biro Umum.
Tentang PPID
Visi, Misi, Tugas & Wewenang
Visi
Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.
Misi
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasisss;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
3. Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.
Tugas
PPID Pelaksana Biro Umum mempunyai tugas:
- membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM;
- mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit kerjanya;
- membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik;
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID; dan
- melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.
Wewenang
PPID Pelaksana Biro Umum mempunyai wewenang:
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM;
- meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan UPT BPOM dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakanpengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak;
- menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada PPID BPOM apabila Informasi Publik yang dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi yang Dikecualikan;
- meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana; dan
- melakukan koordinasi dengan PPID BPOM terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Struktur Organisasi PPID
Struktur Organisasi PPID Badan POM
Profil PPID Pelaksana
Standar Pelayanan
Komitmen PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
Standar Pelayanan PPID
Media Layanan PPID
Maklumat Pelayanan
Biaya Layanan PPID
Jadwal Layanan PPID
Prosedur Pengajuan/Permintaan Informasi (Sumber)
Alur Pelayanan Permintaan Informasi Publik BPOM
Syarat Permintaan Informasi Publik
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Alasan Pengajuan Keberatan
Syarat Pengajuan Keberatan
Kanal Regulasi
PPID Pelaksana Biro Umum mengikuti Regulasi yang ditetapkan oleh PPID Badan POM.
Peraturan KIP
Akses peraturan resmi yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik.